ReuniUNDIP – SEMARANG :  Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, SE,MAP memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Rabu (15/3/2017), di Gedung Prof Soedharto, Tembalang.

Kuliah umum dengan tema Keamanan Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia” juga dihadiri oleh Rektor Undip, Wakil Rektor IV, Pengurus IKA Undip, Civitas Akademika, serta Jajaran TNI AL.

Rektor Undip, Prof Yos Johan Utama, dalam sambutannya berterimakasih kepada seluruh jajaran TNI AL atas terselenggaranya kuliah umum tersebut. Rektor mengatakan bahwa betapa pentingnya kuliah umum tersebut.

“Harapan dan masa depan Indonesia sesungguhnya terletak pada laut, karena dua per tiga wilayah kita adalah perairan,” tutur Rektor seperti dikutip dalam press release yang dikirim Humas Undip.

Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan Undip dalam waktu dekat sedang merencanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke pulau-pulau terluar di seluruh Indonesia.

“Bukan hanya tugas TNI AL yang hanya menjaga kesatuan NKRI, tetapi tanggungjawab seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keamanan laut di era global saat ini memegang peran yang sangat penting, karena globalisasi mengandalkan suatu sistem yang menyangkut hubungan antar negara.

Sistem keamanan laut tersebut apabila terjadi gangguan, maka akan berimbas pada persoalan- persoalan yang kompleks seperti perokonomian, perdagangan, investasi dan transportasi.

“Kondisi seperti inilah yang perlu kita atasi bersama-sama dalam menghadapi globalisasi, karena keamanan laut berpengaruh pada multi aspek di Indonesia dan hubungannya dengan negara tetangga,” tandasnya

Dalam kuliah umumnya, Laksamana Ade Supandi menjelaskan bahwa TNI AL menjamin keamanan dan penegakan hukum di laut NKRI. Menurutnya, potensi laut di Indonesia mempunyai sumber daya yang besar dan letaknya yang strategis.

Selain itu, Laksamana Ade juga menjelaskan tantangan di era globalisasi saat ini dapat muncul dalam berbagai ancaman keamanan laut.

“Keamanan laut Indonesia meliputi 3 aspek yaitu aspek yuridis, aspek hukum, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis bahwa NKRI harus bisa mempertahankan kedaulatannya, aspek hukum bahwa Indonesia harus bisa melakukan penegakan hukum nasional dan internasional, aspek ekonomi menjelaskan tentang pengelolaan manfaat dari SDA di wilayah perairan dan pesisir,” jelasnya kepada mahasiswa. (*

 

sumber : Tribunnews.com